Belum lama ini Indonesia, khususnya di kalangan mahasiswa, dihebohkan oleh peristiwa demonstrasi besar-besaran di Jakarta oleh perwakilan mahasiswa se-Indonesia yang menuntut bukti dari janji kampanye Presiden Joko Widodo. Pemerintah dianggap belum dapat menunjukkan bukti konkret akan janji yang sudah dilontarkan semasa kampanye. Pandangan seperti ini dipicu oleh banyak hal, salah satunya adalah perihal pembangunan di masa pemerintahan Joko Widodo dianggap terlalu memihak pada asing dan kalangan menengah-atas, yang menggunakan rujukan pembangunan kereta cepat sebagai dasar argumen tersebut.
Argumen itu tidak sepenuhnya salah dan tidak juga dapat dikatakan tepat, karena apabila kita menelusuri lebih lanjut, ada lebih banyak hal yang sudah dicapai atau dibangun untuk kepentingan masyarakat umum yang tidak mendapat eksposur dari media. Negara Indonesia yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke memiliki gugusan beribu pulau yang belum semuanya dapat diakses dengan mudah menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk menjalankan program pembangunannya. Meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang handal, program pembangunan pemerintah harus efisien dengan cara memiliki sasaran dan tujuan yang jelas. Skala prioritas harus direncanakan masak-masak sehingga hal yang memilki urgensi yang lebih besar mendapat prioritas agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Urgensi-urgensi tersebut tidak lain adalah hasil dari aspirasi kolektif dari kebutuhan masyarakat akan sesuatu. Jika timbul perbedaan antara apa yang dikerjakan pemerintah dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, dapat dikatakan bahwa aspirasi yang menjadi hak masyarakat belum atau tidak tersampaikan kepada pemerintah selaku perwakilan eksekutif di negara ini. Hal ini tentunya juga menjadi tanggung jawab wakil rakyat selaku pihak legislatif yang seharusnya adalah perpanjangan dari lidah rakyat.
Kerja sama dan komunikasi yang baik merupakan kunci utama pembangunan yang tepat sasaran dan tepat guna. Memang tidak semudah mengucapkannya, budaya buruk yang sudah mengakar dalam jiwa-jiwa masyarakat Indonesia membuat harmoni antar berbagai pihak menjadi sesuatu yang sangat sulit dicapai. Politik kepentingan merupakan salah satu hal buruk yang menjadi jangkar penghambat bagi kemajuan Indonesia. Akselerasi pembangunan dan kemajuan Indonesia kedepannya merupakan tanggung jawab generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa ini. Pendidikan memiliki peran penting dalam menjawab tantangan yang sedang dihadapi bangsa ini. Tidak hanya pendidikan pengetahuan sains atau sosial, pendidikan karakter, etika, sopan santun, kebudayaan, cinta tanah air, dan yang lain adalah suatu kesatuan yang harus berjalan berbarengan agar dapat menghasilkan generasi muda yang baik.
Sumber gambar : http://kitanesia.id/membangun-infrastruktur-untuk-pemerataan-pembangunan-indonesia/
(Praberta Ardhi Wibowo/ Propulsi 2017)